¢  TUGAS

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah.

¢  FUNGSI

1)      perumusan dan koordinasi penyusunan kebijakan teknis,  rencana, program, kegiatan dan anggaran serta pemberian  

       bimbingan dan pembinaan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah;

2)      penyelenggaraan upaya peningkatari pelayanan publik, peningkatan standar pelayanan minimal dan upaya 

       peningkatan pemenuhan standar nasional di bidang pendidikan dan kebudayaan;

3)     penyelenggaraan pelayanan teknis dan administratif di bidang pendidikan dan kebudayaan;

4)      penyelenggaraan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di  lingkungan dinas yang meliputi segala kegiatan di bidang 

      umum, perencanaan, penganggaran, perlengkapan, ketatalaksanaan, kepegawaian, pengelolaan data dan pengembangan  

      teknologi informasi, keuangan, aset dan barang milik daerah yang menjadi tanggung|awab dinas.

5)      penyusunan bahan rancangan peraturan  perundang-undangan  dan fasilitasi advokasi hukum di bidang pendidikan dan 

       kebudayaan;

6)     fasilitasi rekomendasi perijinan dan operasional penyelenggaraan PAUD, pendidikan dasar, Pendidikan Nonformal dan 

       pengelolaan kebudayaan daerah;

7)     pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan PAUD, Pendidikan Nonformal dan informal yang meliputi 

       pembinaan pengelolaan kelembagaan dan pemenuhan sarana prasarana, pembiayaan, pengembangan kurikulum, 

      standar isi, standar proses dan standar penilaian, pengembangan standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dint, pengembangan kompetensi lulusan Pendidikan Nonformal, pembinaan peserta didik dan pembangunan karakter serta peningkatan prestasi peserta didik;

8)     pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan pendidikan SD yang meliputi pembinaan kelembagaan dan pemenuhan sarana prasarana, pembiayaan, pengembangan kurikulum, standar isi, standar proses dan penilaian, pengembangan kompetensi lulusan, pembinaan peserta didik dan pembangunan karakter serta peningkatan prestasi  peserta didik SD;

9)     pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan pendidikan SMP yang meliputi pembinaan kelembagaan dan pemenuhan sarana prasarana, pembiayaan, pengembangan kurikulum, standar isi, standar proses dan penilaian, pengembangan kompetensi lulusan, pembinaan peserta didik dan pembangunan karakter serta peningkatan prestasi  peserta didik SMP;

10)  pelaksanaan     kebijakan     teknis   pembinaan,    pengembangan         dan peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan;

11)  pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan, pengelolaan, pelindungan, pemanfaatan dan pengembangan kebudayaan yang meliputi cagar budaya, permuseuman, kesejarahan, kepurbakalaan, nilai budaya, tradisi, kesenian dan bahasa serta tenaga kebudayaan;

12)  koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan dan kebudayaan yang  

       menjadi kewenangan Daerah;

13)  pelaksanaan pembinaan pada UPTD Dinas dan UPTD satuan pendidikan Daerah;

14)  pelaksanaan fasilitasi stakeholder pendidikan dan kebudayaan;

15)  pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan;

16)  pelaksanaan evaluasi, pengawasan, pengendalian teknis dan pelaporan kebijakan dan permasalahan di bidang pendidikan dan kebudayaan; dan

17)  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan di Daerah.