Selamat Datang di Website Resmi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang

Arah Kebijakan

Arah kebijakan Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Tahun 2023-2026, merupakan penjabaran konkrit dari strategi pembangunan yang merupakan bagian dari upaya untuk merealisasikan sasaran dan tujuan strategis jangka menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang dalam rangka mengimplementasikan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026, yaitu:

  1. Untuk meningkatkan proporsi penduduk yang mendapatkan layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal secara berkelanjutan melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat dan dunia usia, kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang diarahkan melalui Program Pengelolaan Pendidikan, yang meliputi:
  • Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 
    1. Meningkatkan akses layanan pendidikan anak usia dini melalui pembangunan unit sekolah baru TK Negeri Pembina Kecamatan pada kecamatan yang belum memiliki satuan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, meliputi UGB TK Negeri Pembina Kecamatan Bawang tahun 2023, UGB TK Negeri Pembina Kecamatan Banyuputih pada tahun 2024 sampai dengan tahun 2025 dan UGB TK Negeri Pembina Kecamatan Kandeman pada tahun 2026;

    2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan Pemerintah Daerah serta pengutan kualitas sarana pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat;

    3. menguatkan lembaga pendidikan anak usia dini baik negeri maupun swasta untuk dapat menyediakan layanan bagi anak usia 2-6 tahun sesuai dengan tahapan perkembangan anak melalui penyediaan bantuan operasional pendidikan anak usia dini serta pemenuhan alat peraga pendidikan anak usia dini dan sarana pendidikan pendukung lainnya secara bertahap;

    4. melaksanakan pembinaan kelembagaan, menyiapkan pelaksanaan fasilitasi akreditasi, serta pelaksanaan fasilitasi pendirian (bagi desa yang belum sama sekali mempunyai satuan PAUD), perubahan, penggabungan dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini sesuai dengan ketentuan;

    5. mendorong Pemerintah Desa/Yayasan/Pengelola PAUD untuk dapat meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana satuan PAUD yang diselenggarakan masyarakat;

    6. membentuk karakter peserta didik usia dini melalui instrumen pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, serta penyelenggaraan proses pembelajaran yang baik sesuai dengan metode pembelajaran dan kurikulum yang ditetapkan secara holistik integratif sehingga dapat berkontribusi dalam menurunkan prevelensi stunting pada anak usia dini;

    7. menyelenggarakan kegiatan kreatifitas peserta didik seperti gebyar PAUD, lomba kreativitas guru dan anak serta publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini;

    8. membangun komitmen bersama dan kolaborasi dengan seluruh pihak dan elemen masyarakat, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, pemerintah desa, dunia usaha/industri terhadap pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan anak usia dini secara bertahap dan berkesinambungan;

    9. membangun komitmen bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui penyediaan dana alokasi khusus fisik/non fisik serta bantuan keuangan APBD Provinsi Jawa Tengah dalam rangka mengembangan dan mendukung penyelenggaraan pendidikan anak usia dini;

    10. menetapkan standar pembiayaan pengelolaan pendidikan anak usia dini agar dapat diakses oleh masyarakat dan dapat meringankan beban orangtua, khususnya orangtua tidak mampu yang mempunyai anak usia dini untuk mendapatkan akses pelayanan pendidikan anak usia dini, termasuk penyediaan subsidi PAUD melalui bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan (BOSDA PAUD), kebijakan pemenuhan standar pelayanan minimal, subsidi silang, pendanaan filantropi dan swadaya masyarakat;

    11. menyusun kebijakan kelembagaan yang dibutuhkan mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini.

  • Pengelolaan Pendidikan Sekolah  Dasar :
    1. penyediaan akses dan  kualitas layanan pendidikan sekolah dasar yang merata dengan biaya terjangkau dan berkelanjutan melalui penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), termasuk tambahan BOSDA bagi sekolah kecil dan sekolah yang kesulitan akses transportasi;
    2. menjamin kepastian daya tampung pendidikan sekolah dasar dengan meningkatkan kapasitas dan kualitas ruang kelas, rehabilitasi ruang kelas dan gedung sekolah yang rusak berat/sedang, melanjutkan upaya pemenuhan standar minimal sarana dan prasarana pendidikan serta peningkatan mutu sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka pemenuhan standar nasional pendidikan secara bertahap dan berkesinambungan, melalui berbagai sumber dana baik dari alokasi dana APBD, Bantuan Keuangan APBD Provinsi, Dana Alokasi Khusus/APBN, Kolaborasi dengan CSR maupun swadaya masyarakat melalui peran komite sekolah;

    3. penguatan kelembagaan dengan fasilitasi akreditasi sekolah dasar, pendampingan manajemen berbasis sekolah dan pengelolaan keuangan sekolah serta mendorong sekolah dasar untuk dapat meningkatkan peran serta orangtua, komite sekolah dan masyarakat dalam rangka ikut serta mengupayakan sumber daya pendidikan sesuai dengan ketentuan;
    4. melaksanakan pembinaan kelembagaan dan pelaksanaan fasilitasi pendirian, perubahan, penggabungan dan penutupan sekolah dasar sesuai dengan ketentuan;
    5. implementasi kurikulum sesuai dengan standar kurikulum yang diberlakukan secara nasional dalam rangka menjamin penyelenggaraan proses pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan standar nasional pendidikan;

    6. penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi, pengembangan literasi dan numerasi, prestasi dan daya saing peserta didik melalui kegiatan lomba peserta didik, fasilitasi kompetisi peserta didik di tingkat regional dan nasional,  pelatihan kompetensi peserta didik, pembinaan peserta didik, penyediaan bantuan dan beasiswa bagi siswa berprestasi dan/atau siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi, beasiswa transisi, serta mendorong sekolah untuk dapat menyelenggarakan kegiatan yang dapat membentuk karakter, pendidikan budi pekerti, peningkatan iman dan taqwa serta kecakapan hidup bagi peserta didik secara terpadu;

    7. mengembangkan model sekolah yang memiliki keunggulan lokal meliputi sekolah dasar adiwiyata, sekolah dasar karakter, sekolah dasar budaya dan sekolah dasar vokasional yang menerapkan beberapa muatan lokal setempat sebagai bagian dari kurikulum satuan pendidikan yang mendorong peserta didik memiliki keterampilan khusus yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat;

    8. mengembangkan model sekolah yang memiliki keunggulan lokal meliputi sekolah dasar adiwiyata, sekolah dasar karakter, sekolah dasar budaya dan sekolah dasar vokasional yang menerapkan beberapa muatan lokal setempat sebagai bagian dari kurikulum satuan pendidikan yang mendorong peserta didik memiliki keterampilan khusus yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat; serta

    9. menyusun kebijakan kelembagaan yang dibutuhkan mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan sekolah dasar

  • Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama:
    1. penyediaan akses dan  kualitas layanan pendidikan sekolah menengah pertama yang merata dengan biaya terjangkau dan berkelanjutan melalui penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), termasuk tambahan BOSDA bagi sekolah menengah pertama satu atap, sekolah menengah pertama boardingschool dan sekolah yang kesulitan akses transportasi;

    2. menjamin kepastian daya tampung pendidikan sekolah menengah pertama dengan memperhatikan basis zonasi kewilayahan dengan meningkatkan kapasitas dan kualitas penambahan ruang kelas baru, rehabilitasi ruang kelas dan gedung sekolah yang rusak berat/sedang, melanjutkan upaya pemenuhan standar minimal sarana dan prasarana pendidikan serta peningkatan mutu sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka pemenuhan standar nasional pendidikan secara bertahap dan berkesinambungan, melalui berbagai sumber dana baik dari alokasi dana APBD, Bantuan Keuangan APBD Provinsi, Dana Alokasi Khusus/APBN, Kolaborasi dengan CSR maupun swadaya masyarakat melalui peran komite sekolah;

    3. penguatan kelembagaan dengan fasilitasi akreditasi sekolah menengah pertama, pendampingan manajemen berbasis sekolah dan pengelolaan keuangan sekolah serta mendorong sekolah menengah pertama untuk dapat meningkatkan peran serta orangtua, komite sekolah dan masyarakat dalam rangka ikut serta mengupayakan sumber daya pendidikan sesuai dengan ketentuan;

    4. melaksanakan pembinaan kelembagaan dan pelaksanaan fasilitasi pendirian, perubahan, penggabungan dan penutupan sekolah menengah pertama sesuai dengan ketentuan;

    5. implementasi kurikulum sekolah menengah pertama sesuai dengan standar kurikulum yang diberlakukan secara nasional dalam rangka menjamin penyelenggaraan proses pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan standar nasional pendidikan;

    6. penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi, pengembangan literasi dan numerasi, prestasi dan daya saing peserta didik melalui kegiatan lomba peserta didik, fasilitasi kompetisi peserta didik di tingkat regional dan nasional,  pelatihan kompetensi peserta didik, pembinaan peserta didik, penyediaan bantuan dan beasiswa bagi siswa berprestasi dan/atau siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi, beasiswa transisi, serta mendorong sekolah untuk dapat menyelenggarakan kegiatan yang dapat membentuk karakter, pendidikan budi pekerti, peningkatan iman dan taqwa serta kecakapan hidup bagi peserta didik secara terpadu;

    7. mengembangkan model sekolah yang memiliki keunggulan lokal meliputi sekolah menengah pertama adiwiyata, sekolah menengah pertama karakter, sekolah menengah pertama budaya dan sekolah menengah pertama vokasional yang menerapkan beberapa muatan lokal setempat sebagai bagian dari kurikulum satuan pendidikan yang mendorong peserta didik memiliki keterampilan khusus yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat;

    8. menyelenggarakan evaluasi pembelajaran dan pelaksanaan kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas hasil pembelajaran dan hasil evaluasi, penilaian, asesmen dan/atau hasil ujian sekolah yang dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan; serta

    9. menyusun kebijakan kelembagaan yang dibutuhkan mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan sekolah menengah pertama.

  • Pengelolaan Pendidikan Non Formal dan Kesetaraan
    1. penguatan kelembagaan satuan pendidikan nonformal dengan menjamin legalitas Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang diselenggarakan masyarakat harus berbadan hukum dan mempunyai nomor pokok satuan pendidikan nasional, penyiapan akreditasi satuan pendidikan nonformal serta mendorong Yayasan/Pengelola Satuan Pendidikan Nonformal untuk dapat meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarananya;

    2. melaksanakan revitalisasi dan penguatan terhadap Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang dapat menyediakan pendidikan nonformal baik pendidikan kesetaraan maupun pendidikan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar untuk mencetak sumber daya manusia yang siap kerja dan berketerampilan;

    3. peningkatan kualitas pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan dan pendidikan kursus dan pelatihan kerja sebagai alternatif pendidikan untuk mengurangi angka anak tidak sekolah, angka penduduk niraksara dan meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk dengan bantuan penyelenggaraan program pendidikan maupun fasilitasi kegiatan oleh Pemerintah Daerah.
    4. peningkatan kerjasama program pendidikan kursus dan keterampilan dengan dunia usaha dan industri baik dalam daerah maupun luar daerah (MoU) termasuk mendorong pihak penyelenggara LKP agar dapat melakukan pemilihan Program Pendidikan Kursus dan Keterampilan yang sesuai kebutuhan pasar dan relevan dengan minat masyarakat (membuka peluang dan kesempatan baru).

    5. inventarisasi Anak Tidak Sekolah (ATS) dan memasukkannya melalui Program Kesetaraan, Program Keaksaraan atau Program Kursus dan Keterampilan serta “gerakan kembali ke sekolah”;

    6. melaksanakan pembinaan kelembagaan, menyiapkan pelaksanaan fasilitasi akreditasi, serta pelaksanaan fasilitasi pendirian, perubahan, penggabungan dan penutupan satuan pendidikan nonformal sesuai dengan ketentuan;

    7. membentuk karakter peserta didik/warga belajar melalui instrumen pembelajaran yang aktif dan kolaboratif, serta penyelenggaraan proses pembelajaran yang baik sesuai dengan metode pembelajaran dan kurikulum yang ditetapkan secara nasional dan dilengkapi dengan pembekalan/pembelajaran keterampilan yang dapat dibutuhkan;

    8. membangun komitmen bersama dan kolaborasi dengan seluruh pihak dan elemen masyarakat, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, pemerintah desa, dunia usaha/industri terhadap pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan nonformal secara bertahap dan berkesinambungan;

    9. membangun komitmen bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui penyediaan dana alokasi khusus fisik/non fisik serta bantuan keuangan APBD Provinsi Jawa Tengah dalam rangka mengembangan dan mendukung penyelenggaraan pendidikan nonformal;

    10. menyusun kebijakan kelembagaan yang dibutuhkan mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan nonformal.

2.  Untuk meningkatkan upaya penguatan perilaku dan pembentukan karakter peserta didik melalui pengembangan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan untuk mencapai peserta didik yang beriman dan bertaqwa, berilmu, sehat, beretos kerja tinggi, responsif dan partisipatif, kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang diarahkan melalui Program Pengembangan Kurikulum, yang meliputi:

    1. mengembangkan dan mengimplementasikan pelaksanaan kurikulum muatan lokal daerah bagi sekolah dasar yakni pendidikan budaya dan lingkungan bagi peserta didik kelas 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) dan pendidikan dasar kewirausahaan bagi peserta didik kelas 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) serta kurikulum muatan lokal sekolah;
    2. mengembangkan dan mengimplementasikan pelaksanaan kurikulum muatan lokal daerah bagi sekolah menengah pertama yakni pendidikan kewirausahaan lanjutan berbasis project dan kearifan lokal setempat bagi peserta didik kelas 7 (tujuh), 8 (delapan) dan 9 (sembilan) serta kurikulum muatan lokal sekolah;
    3. menjamin bahwa standar nasional pendidikan anak usia dini digunakan dalam menyusun kurikulum pendidikan anak usia dini serta telah disupervisi dan disesuaikan dengan kondisi lokal di Kabupaten Batang; serta
    4. melaksanakan peningkatan kompetensi melalui pelatihan kurikulum nasional maupun kurikulum muatan lokal sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan.

3. Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional dan berkarakter dalam mengembangkan proses pembelajaran yang responsif dan parisipatif, kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang diarahkan melalui Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, yang meliputi:

    1. memperkuat peran pengawas sekolah dan kepala sekolah sebagai pemimpin instruksional, pendamping bagi guru, dan mendukung pembentukan komunitas pembelajar sekolah; dan
    2. mengembangkan kompetensi pengawas sekolah dan kepala sekolah dalam peran mereka untuk menjaga kinerja guru secara efektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif terhadap guru.
    3. melaksanakan fasilitasi dan pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui skema sekolah penggerak dan guru penggerak;
    4. mengarahkan guru penggerak menjadi pemimpin-pemimpin pendidikan, seperti menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah;
    5. melakukan redistribusi guru secara lebih merata dan memastikan rekrutmen guru yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan di tingkat satuan pendidikan;
    6. menerapkan berbagai inovasi termasuk multi-subject teaching untuk meningkatkan ketersediaan guru dengan tetap memegang prinsip efisiensi dan efektivitas; dan
    7. membuka akses satuan pendidikan dan guru terhadap pembiayaan di luar APBD seperti: pembiayaan oleh, pihak ke-3 (contoh: CSR, investasi DU/DI) ataupun dari dana BOS dan TPG untuk mendukung pembiayaan bagi upaya pemerataan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
    8. mendorong peningkatan kualifikasi ijazah S1/D4 Pendidik pada TK, KB, TPA dan SPS, serta peningkatan kompetensi pendidik TK, KB, TPA dan SPS melalui Pelatihan peningkatan kompetensi (pelatihan guru berjenjang);
    9. mendorong peningkatan kualifikasi ijazah S1/D4 pendidik dan tenaga kependidkan pada satuan pendidikan dasar serta dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan profesi guru;
    10. meningkatkan kesejahteraan pendidik  dan tenaga kependidikan non pegawai negeri sipil melalui tambahan penghasilan atau BOSDA personalia serta mendorong pihak pengelola (yayasan/pemerintah desa/lembaga pengelola pendidikan swasta) untuk dapat mengalokasikan honorarium yang layak sesuai upah minimal Daerah;
    11. melaksanakan kegiatan yang mendorong pelaksaan guru penggerak, peningkatan literasi dan numerasi guru serta pengujian tingkat literasi dan numerasi menuju guru yang profesional abad milineal;
    12. melaksanakan kegiatan yang mendorong terselenggaranya kegiatan kompetensi tutor pendidikan nonformal melalui penyelenggaraan jambore serta pelatihan kompetensi dan keterampilan tutor pendidikan masyarakat;
    13. mengembangkan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik;
    14. mengembangkan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan serta mendorong guru berprestasi;
    15. menguatkan disiplin guru, seleksi kepala sekolah dan bimbingan teknis pendidik dan tenaga kependidikan; serta
    16. memperkuat data pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka pengambilan keputusan dan kebijakan terkait dengan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan..

4. Untuk meningkatkan pengelolaan, pemajuan dan pengembangan budaya Daerah, kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang diarahkan melalui Program Pengembangan Kebudayaan, yang meliputi:

    1. melaksanakan kegiatan/peristiwa budaya meliputi kirab budaya, penjamasan pusaka dan kegiatan pemajuan budaya lainnya yang mendorong daya saing daerah;
    2. melaksanakan pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan obyek pemajuan budaya dan tradisi budaya serta sejarah daerah; serta
    3. melindungi dan melestarikan nilai-nilai tradisi dan karakter budaya, bahasa daerah serta penghayat kepercayaan.

5. Untuk meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan kesenian daerah sebagai sarana edukasi dan daya saing daerah, kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang diarahkan melalui Program Pengembangan Kesenian Tradisional, meliputi:

    1. melaksanakan pelestarian seni tradisional kabupaten batang dan nilai-nilai budaya daerah masuk ke satuan pendidikan, termasuk pembinana seni budaya dan pengadaan alat-alat seni budaya sebagai bahan belajar peserta didik;
    2. melaksanakan pementasan kesenian daerah pada event-event tertentu sebagai bagian dari kegiatan pelestarian kesenian tradisional daerah;
    3. membina kelompok seni budaya masyarakat serta penguatan kapasitas kelompok seni dengan penyediaan bantuan sarana dan prasarana atau operasional dalam rangka peningkatan prestasi dan daya saing budaya daerah; serta
    4. meningkatkan kapasitastata kelola lembaga kesenian tradisional.

6. Untuk melestarikan warisan budaya  melalui pencatatan dan pelindungan cagar budaya serta pengembangan museum daerah sebagai sarana edukasi dan rekreasi, kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang diarahkan melalui Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, melalui:

    1. pendirian dan pengembangan UPT Museum Daerah;
    2. melestarikan warisan budaya baik yang bersifat benda maupun tak benda melalui pencatatan dan inventarisasi cagar budaya;
    3. menjadikan cagar budaya sebagai sarana edukasi dan rekreasi bagi peserta didik dan masuk dalam bagian materi pembelajaran sekolah dasar/sekolah menengah pertama; serta
    4. melaksanakan pelestarian, pelindungan dan pengembangan cagar budaya sebagai bagian dari warisan leluhur Daerah yang tetap terjaga dan terpelihara dengan baik

7. Untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas perencanaan program, pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian serta dukungan oprasional tugas pegawai, kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang diarahkan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, melalui:

    1. menyusun perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan dan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, efisien serta pelaksanaan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dapat mendongkrak penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan pengendalian internal;
    2. melaksankaan administrasi keuangan perangkat daerah secara efektif, efisien dan akuntabel serta penyajian laporan keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan prosedur dan ketentuan keuangan daerah sehingga dapat mendukung upaya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
    3. melaksanakan administrasi umum perangkat daerah secara cerdas, cepat dan responsif (agile governance) dengan menerapkan prinsip-prinsip pelayanan publik untuk mendongkrak nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) atas pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang;
    4. melaksanakan administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan menerapkan otomatisasi kantor dan perangkat teknologi informasi yang dapat mendorong peningkatan kompetensi dan kualitas aparatur/pegawai dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat;
    5. melaksanakan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dan pemeliharaan barang milik daerah secara efektif, efisien dan akuntabel serta sesuai dengan prosedur dan ketentuan sehingga dapat mendukung penyelenggaraan barang milik daerah yang dikelola dan dimanfaatkan dengan baik dalam menunjang pelayanan terhadap masyarakat; serta
    6. melaksanakan tugas pembantuan dan fasilitasi antar kewenangan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten secara kolaboratif dengan prinsip-prinsip saling mendukung dan melengkapi, yang meliputi fasilitasi pendataan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pelaksanaan akreditasi dan rekomendasi izin pendirian dan penutupan satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiswaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pendidikan tinggi dan kemahasiswaan, fasilitasi penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan dna kebudayaan, fasilitasi pembinaan lembaga perfilman, fasilitasi pengelolaan warisan budaya, dan tugas-tugas pembantuan lainnya yang diberikan.
Bahasa Indonesia English Language RSS Feed
Agenda
FEB
27

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang : 1. Persetujuan 4...
09.00 WIB

FEB
26

Rapat Koordinasi Kegiatan Peringatan Hari Jadi ke 52...
09.00 WIB

FEB
06

Penutupan Sosialisasi BOS Kab. Batang Tahun...
13.00 WIB

Pemkab Pemerintah Kabupaten BatangKemdikbudDinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Buku Sekolah ElektronikData Pokok Pendidikan
Statistik Pengunjung
000000

sampai : 07 Juli 2022

1

Online Support
Online Support 1
Online Support 2
Kontak Kami

Jalan Slamet Riyadi No. 29 Batang

(0285) 391321 Ext. 22

(0285) 391321

disdikbud@batangkab.go.id
disdikpora.batangkab@yahoo.co.id